Tahu Kah Kamu!? Kalau Bung Karno Pernah Siapkan Bandung Jadi Ibu Kota RI.

Selain Palangka Raya di Kalimantan Tengah, Presiden Sukarno rupanya pernah melirik Bandung sebagai alternatif ibu kota negara. Cetak biru yang berisi peta, gambar gedung-gedung pemerintahan, dan lainnya sudah disiapkan sejak 1951 dan tersimpan di Bagian Plannologi Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga di Jakarta.

"Bandung Sudah Siap Dengan Nota & Blueprint Ibukota," begitu headline surat kabar terbesar di Jawa Barat, Pikiran Rakyat edisi 23 September 1957. Berita itu juga menegaskan bahwa panitia yang ditugaskan untuk mengkaji pemindahan ibu kota belum pernah dibubarkan. Mereka yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Ir. Ukar Bratakusumah pada awal 1950-an itu antara lain Ir. Lien Khe Lien, Kepala Jawatan dari Teknik Bandung, Wali Kota Bandung almarhum R.H. Enoeh, Prof. Ir. Thijsse (guru besar Fakultas Teknik ITB), Senosastro, Kusma, dan lain-lain.

Foto: Koleksi Irvan Sjafari (Peminat Sejarah)

"Dari sejumlah kota yang mengajukan diri untuk menjadi ibukota negara, tidak ada yang mempunyai bahan-bahan planologi selengkap seperti Bandung," demikian isi nota yang mereka buat kepada Presiden Sukarno kala itu.

Dalam nota tersebut dipaparkan berapa ratus hektar tanah milik kotapraja dan berapa puluh hektar tanah milik swasta yang dicadangkan untuk Istana Presiden, Gedung Parlemen, kementerian, serta perwakilan luar negeri. Tanah-tanah itu terletak di sebelah utara Jalan Diponegoro dan kemudian diketahui sekitar 80 hektar disediakan untuk Universitas Padjadjaran.

Namun, tulis Pikiran Rakyat, pada waktu itu Ketua DPRD Kota Bandung masa peralihan Mohamad A. Hawadi mempertanyakan apakah status ibu kota akan menguntungkan penduduknya? Perdagangan akan ramai dan orang Bandung akan bangga menjadi warga ibu kota? Dia juga mengkhawatirkan kemungkinan ekses negatif yang akan timbul seperti naiknya biaya hidup dan yang kuat akan mendesak yang lemah.

Foto: Koleksi Irvan Sjafari (Peminat Sejarah)

Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah kolonial Belanda juga pernah melirik Bandung. Menurut Haryoto Kunto dalam bukunya, 'Wajah Bandoeng Tempo Doeloe', rencana itu merujuk rekomendasi studi kesehatan di kota-kota pantai Pulau Jawa oleh Hendrik Freek Tillema. Ahli kesehatan Belanda yang bertugas di Semarang itu menyebut kota-kota pelabuhan di Jawa tak sehat, berhawa panas, mudah terjangkit wabah penyakit.

Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) menyetujui rekomendasi Tillema untuk memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Secara bertahap mulai 192 sejumlah kantor perusahaan swasta hijrah ke kota yang dijuluki 'Parisj van Java' itu. Tapi kelanjutan proyek itu terhenti karena Eropa kala itu tiba-tiba dilanda resesi ekonomi (Malaise).

Hanya perusahaan kereta api, pos, dan telekomunikasi yang terlanjur membangun kantor pusat mereka di Bandung. Atas alasan historis itulah hingga sekarang ketiga perusahaan itu masih menjadikan Bandung sebagai kantor pusat mereka. (jat/wdl)